Anggota DPRD Lebak terpilih Rijal, M.I.Kom dukung pemekaran Kabupaten Cilangkahan

Lebak , PublikBanten id Cilograng -  Rencana aksi sejumlah elemen masyarakat di sepuluh Kecamatan di Lebak selatan dengan tujuan untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium DOB mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai kalangan.
Rijal, M.I.Kom sebagai salah satu anggota DPDR Lebak terpilih turut memberikan dukungan dan juga harapan atas aksi yang akan digelar pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024

“saya termasuk dalam barisan yang ikut serta mendukung dan mengharapkan pemekaran kabupaten Cilangkahan sebagaimana juga diinginkan oleh mayoritas masyarakat Cilangkahan”
Menurut Rijal kehendak masyarakat cilangkahan sudah bulat dan yakin bahwa pemekaran adalah salah satu jalan terbaik untuk percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten lebak serta untuk memperbaiki pelayanan publik

Baca juga: Resmikan Penataan Kampung Ulos Huta Raja, Presiden Jokowi: Upaya Pemerintah Lestarikan Warisan Pusaka Bangsa

“ kita tahu selama ini pemerintah Kabupaten lebak tidak banyak mengucurkan program ke lebak selatan, dan kita dengan jelas dapat melihat ketimpangan pembangunan dan juga akses bagi masyarakat di lebak bagian selatan”

Rijal mencontohkan bahwa banyak kasus yang dianggap merugikan masyarakat seperti untuk mengurus akte lahir atau cetak KTP atau meminta rekomendasi pengaktifan BPJS masyarakat harus menempuh ratusan kilo meter.

Baca juga: Ombudsman RI Selamatkan Rp 26,8 M Potensi Kerugian Masyarakat Akibat Maladministrasi Sektor Perekonomian

“kita bicara fakta dan kenyataan yang dihadapi masyarakat Lebak Selatan hari ini dimana masyarakat tidak banyak yang merasakan kehadiran pemerintah Lebak di Banten selatan"

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

Oleh seba itu Rijal dan seluruh elemen masyarakat di Lebak selatan menuntut pemerintah untuk segera mencabut aturan terkait moratorium pemekaran daerah baru guna menghadirkan pelayanan publik dan pemertaan serta percepatan pembangunan.

Pungkas nya 

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

( Kaperwil Banten*Red )